Di bulan Juli 1996, lima hari sebelum serbuan ke markas Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Jakarta, sekelompok anak muda mendeklarasikan sebuah partai baru.
Deklarasi yang sama sekali tak mewah. Bertempat di salah satu ruang milik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, anak-anak muda yang datang dengan bajaj dan metromini itu dengan gagah “menantang” sebuah rezim yang selama puluhan tahun mengerdilkan aspirasi politik rakyat.
Anak-anak muda itu, para deklarator Partai Rakyat Demokratik, adalah generasi yang gelisah. Mereka anak-anak muda yang terlalu banyak tanya saat menyaksikan para petani tak berhak atas tanahnya meski telah menggarapnya bertahun-tahun, buruh pabrik yang selalu gagal menabung meski telah kerja lembur, pers yang tidak pernah bisa mengkritik penguasa, diskusi buku yang dicurigai sebagai makar, ABRI yang sibuk jadi beking pengusaha dibanding menjaga pertahanan wilayah, dan pemilu lima tahunan yang selalu sudah ketahuan siapa pemenangnya meski “pesta demokrasi” itu belum digelar.
Mereka membacakan manifesto, menyebut paket 5 UU politik sebagai pangkal soal dan dwifungsi ABRI sebagai pemicu kecemasan. Mereka menyeru demokrasi dan membayangkan sebuah negeri yang tak hanya dihuni tiga partai politik dan ratusan juta orang yang selalu cemas setiap kali melontar kritik. Mereka merindukan demokrasi, dimana orang bebas bicara dan parpol bebas berdiri. Dimana pers leluasa mengkritik dan buruh boleh demonstrasi.
Kita kemudian tahu kelanjutannya. Mereka digebuk. PDI diserbu. Gerakan demokratik kocar-kacir. Sebagian aktivis menghuni bui, sebagian hilang tak kembali. Rusuh meletus. Soeharto jatuh. Reformasi bergulir. Timor Leste lepas, pers bebas. Pemilu digelar dengan banyak bendera. SKBRI dicabut. Konghucu diakui. Imlek ditetapkan sebagai hari libur. Tentara dikembalikan ke barak. Anggota DPR, kepala daerah hingga presiden dipilih langsung. Pusat berbagi otonomi ke daerah. Perda-perda aneh mencuat. Gereja dibakar. Ahmadiyah dan Syiah disikat. Lalu, korupsi! Para politisi dan pejabat publik ramai-ramai jadi tersangka korupsi. Berbaris menunggu vonis.
Demokrasi begitu hiruk-pikuk. Namun rakyat -petani, buruh, dan kaum miskin kota yang disebut oleh anak-anak muda itu dengan penuh gairah dalam manifesto mereka- hanya berdiri di pinggir lapangan dan dilibatkan dalam politik semata untuk kalkulasi serangan fajar.
Demokrasi yang disitir berulang-ulang oleh para kader partai politik hingga berbusa hanya sebatas pada siapa mewakili berapa, dan berapa bisa membeli siapa. Politik menjadi hal yang banal. Bukan lagi sesuatu yang pada dirinya memancar gairah perubahan.
Itu sebabnya ketika para pimpinan dan kader parpol satu persatu diseret ke depan persidangan atas tudingan korupsi, rakyat melihat dengan hati tawar. Sebagian dari mereka bisa jadi merindukan tirani dan dengan sukarela mengubur demokrasi. Sebagian lainnya bersorak, mensyukuri bahwa mereka tak pernah terlibat politik dan insiden itu hanya jadi pembenaran bagi mereka bahwa selamanya politik adalah “barang kotor”.
Siapa kini mempercayai politik? Siapa meyakini partai politik? Seorang jenderal yang berniat maju sebagai calon presiden 2014 menyebut bahwa demokrasi yang ada saat ini adalah demokrasi duit. Kita boleh punya visi dan misi setinggi langit, tapi jika tidak punya duit, jangan harap ada yang bakal melirik.
Terima kenyataan bahwa kita kini tengah berada di era demokrasi liberal. Aspirasi rakyat hanya diwakili oleh segelintir orang yang menilai politik hanya sebagai karier untuk mengeruk keuntungan finansial. Pers dan partai politik berada di balik kendali kekuatan modal. Siapa punya modal paling besar, dialah yang punya kontrol penuh terhadap “keterbukaan” dan “kebebasan”. “Keterbukaan” untuk mengorek siapa yang bisa dipalak dan “kebebasan” untuk memilih siapa yang bisa dijadikan sekutu.
Politik pada akhirnya hanya jadi jenis “pekerjaan”. Sukses tidaknya sekadar ditentukan oleh peluang memperoleh kemenangan dan seberapa lama bisa mempertahankan kemenangan. Untuk dua hal tersebut, orang -juga partai- akan melakukan apa saja, termasuk merampok uang negara.
Ini bukan semata soal moral atau etika. Ini tentang gairah yang hilang. Tentang harapan yang begitu menyilaukan mata dan kita seru berulang-ulang di bawah tirani. Tapi saat tirani berakhir, kita linglung mengamati sekeliling.
Cahaya harapan yang dibawa keterbukaan dan kebebasan itu ternyata menyilaukan. Kita tak tahu harus memulai dari mana. Kita lupa tentang apa dan siapa. Kita sibuk menghitung berapa. Lalu saat tak ada lagi degup jantung yang membuat pipi merona, kita memilih menjadi pembebek. Cahaya ini memabukkan, sementara kepeloporan adalah kerja yang terlalu melelahkan dan butuh nafas panjang.
Mungkin benar apa yang dikatakan novelis Amerika Tom Robbins, politik adalah orang yang bersemangat mengubah hidupnya tapi kemudian hilang gairah saat menjalaninya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar